Komoditas.Co.Id

Berita Ekonomi dan Komoditi Pilihan

Wawancara Sekjen Ahlul Bait Indonesia: “Politik Sektarian Buah Kegagalan Partai Politik” Wawancara Sekjen Ahlul Bait Indonesia: “Politik Sektarian Buah Kegagalan Partai Politik”
Politik Indonesia hari ini diliputi arus besar isu sektarianisme, kelompok, hingga suku. Padahal, Indonesia bisa bertahan karena mengedepankan kebersamaan. Lalu, bagaimana Indonesia ke depan... Wawancara Sekjen Ahlul Bait Indonesia: “Politik Sektarian Buah Kegagalan Partai Politik”

Politik Indonesia hari ini diliputi arus besar isu sektarianisme, kelompok, hingga suku. Padahal, Indonesia bisa bertahan karena mengedepankan kebersamaan. Lalu, bagaimana Indonesia ke depan dan situasi politiknya?

Berikut wawancara jurnalis Komoditas.co.id, Epung Saepudin, dengan Sekjen Ahlul Bait Indonesia, Ustaz Ahmad Hidayat, belum lama ini.

Saat ini, ada begitu banyak polemik. Menipisnya pluralisme, juga bangkitnya kelompok garis keras. Bagaimana pandangan Ahlul Bait?
Sebenarnya persoalan ini sangat terbuka untuk diketahui. Pertama, yang mendapat amanah untuk membawa negeri yang damai, negeri yang mampu keluar dari polemik, negeri yang fokus membangun bangsa dan sumber daya manusia, adalah pemerintah. Saya, dimana mana, selalu mengatakan bahwa pemerintah lah yang harus bertanggung jawab atas seluruh problem kebangsaan maupun kemanusiaan di negeri kita.
Mulai dari pemerintahan Orde Baru hingga orde reformasi sekarang ini, saya kita belum pernah ada yang betul betul secara utuh menganjurkan proses pembangunan yang mengarahkan bangsa ini keluar dari berbagai macam polemik. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya kira para tokoh, apakah itu disebut tokoh bangsawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, belum pernah duduk secara bareng, duduk bersama, legowo, menyikapi bangsa ini dengan modal sosial yang plural. Para pendiri kita sadar betul bahwa modal sosial bangsa ini berdiri adalah pluralitas. Dan siapaun yang mengingkari pluralitas itu ahistoris. Siapa pun yang mengingkari pluralitas ahistoris dan mengancam keutuhan NKRI.

Kenapa, karena basis konstitusi kita berdiri di atas pembangunan filosofis yang pluralitas itu. Semestinya pluraritas bangsa ini menjadi kekayaan yang sangat berharga untuk mendorong bangsa ini memiliki peluang untuk maju, untuk lebih baik. Kenapa, karena pluralitas itu memungkinkan kita untuk hidup dinamis dengan perbedaan antara satu pihak kelompok suku agama ras dan seterusnya.

Tinggal bagaimana ini didorong bersama-sama oleh pemerintah oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, disadari bersama oleh masyarakat, inilah realitas bangsa yang plural. Inilah realitas bangsa yang sejati.
Tinggal bagaimana yang plural ini dibuatkan regulasi yang baik semua pihak duduk dengan benar lalu mendorongnya bersama-sama sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan yang benar. Bagaimana hidup yang plural. Tentang bagaimana menghargai perbedaan, tentang bagaimana memberi dan menerima dengan elegan antara satu pihak tidak ada yang merasa dieksploitasi oleh pihak yang lain. Dan seterusnya. Itu kedua.

Ketiga. Saya percaya, saya sebagai muslim, percaya betul bahwa agama islam yang saya anut adalah agama yang mengajarkan toleransi. Agama yang menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain, agama yang mendorong untuk bekerjasama dengan semua kelompok manusia manapun, agama manapun, demi kemajuan peradaban umat manusia.

Itu agama yang saya yakini. Dan semestinya memang, Islam yang 80 persen di Indonesia, menghuni Indonesia ini, semestinya tokoh agama islam, saya secara pribadi, melihat banyak tokoh banyak agama islam yang hipokrit banyak tokoh agama, membawa-bawa agama dengan cara esktrim, dengan caranya tidak bersahabat, dengan caranya tidak kompromi, seakan-akan dia pemilik kebenaran, yang lain tidak boleh sedikit pun memiliki kebenaran

Nah, inilah yang merusak sebenarnya. Dan saya kira, hampir semua agama memiliki kelompok kelompok yang ekstrim sperti itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok kelompok agama apapun di negeri kita, memiliki ekstrimitasnya sendiri sendiri. Begitu juga suku, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Sulawesi di sana, hingga suku Cina, masing-masing memiliki ekstrimitasnya sendiri-sendiri dan ini berbahaya kalau dibiarkan kalau dibiarkan, didiamkan oleh pemerintah.

Semestinya pemerintah sudah harus turun ke bawah, menyelesaikan seluruh persoalan ini dengan mengajak seluruh masyarakat dengan tokokh yang ada di berbagai tokoh yang ada di berbagai suku agama, dan massif memberikan apa namanya upaya pembinaan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat.

Bagaimana dengan kasus Ahok?
Fenomena kasus Ahok ini, fenomena gunung es saja yang memang selama ini terlewatkan oleh apa yang disebut dengan pembangunan yang lebih bersifat fisik. Pembangunan yang bersifat insfrastruktur fisik, bukan infrastruktur mental. Kita tunggu Jokowi dengan dengan nawacitanya, apakah benar nawacita ini menyentuh karakter bangsa ini. Saya kira pasca Soeukarno para pemimpin bangsa kita ini tidak ada lagi yang membangun bangsa ini memiliki karakter.

Soekarno berhasil membangun karakter bangsa. Sebagai bangasa yang memiliki integritas, sebagai bangsa yang memiliki harga diri, sebagai bangsa yang memiliki konfident ketika berhadapan dengan bangsa lain dengan siapapun. Sekarang ini bangsa kita ini betul-betul memble tidak berintegritas dengan baik karena pembangunan mental itu ditinggalkan selama kurang lebih 50 tahun masa pembangunan orde baru termasuk orde reformasi sekarang.

Perbedaan itu, kemarin disikapi dengan lahirnya aksi massa besar, seperti aksi bela Islam.
Saya kira, aksi bela islam, atau apapun namanya, oleh kelompok kelompok yang turun kemarin itu, sekali lagi, itu buah dari kekecawaan yang panjang. Buah dari kekecewaan yang panjang dari masyarakat indonesia ini. Anda lihat bahwa bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya secara umum di atas 60% adalah masyarakat awam.

Di tengah keawaman mereka, mereka mengidap semacam kekecewaan yang sebenatar lagi akan berubah menjadi dendam. Kecewa, terhadap pembangunan, kecewa terhadap hak-hak mereka, kecewa terhadap penghargaan pemimpin bangsa, terhadap mereka. Sementara amanat undang undang mengatakan bahwa kekayaan negeri ini digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Jadi, inilah yang dikelola oleh kelompok kelompok yang ingin menggerakkan perubahan dimana-mana atas nama membangun keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama proteskebijakan yang dengan mudah tanpa perlu disuruh-suruh.

Anda tahu, bahwa gerakan komunis dahulu oleh Muso, DN Aidit, memanfaatkan massa mengambang seperti sekarang ini. Di tengah kekecewaan mereka. Terhadap hasil pembangunan, terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pembangunan yang berpihak kepada pemilik modal dan seterusnya. Anda lihat dengan maraknya Alfamart, Indomart, masuk ke gang-gang mematikan warung kecel bang Mamat, mematikan warung kecil Kang Asep, mematikan kaki lima yang ada dimana-mana yang dari situlah masyarakat bertumpu hidup.

Jadi pembangunan ini berpihak kepada pemilik modal, konglomerasi saja. Situasi seperti ini, ada move sedikit, atas nama agama, diputar situasi ini, marah lah masyarakat. Nah, itu yang terjadi sekarang. Saya kira, ini juga akumulasi rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah, kepada negara, terhadap penegakan hukum. Jadi penegakan hukum di negeri ini tidak ada yang tidak tahu begitu tebang pilih.

Siapa yang tidak melihat dengan kasat mata bahwa seorang petani kecil melakukan tindakan sederhana harus dipenjara, tapi seorang yang mencuri uang negara miliaran ratusan miliar itu hanya dengan antengnya dilayani sedemikia rupa dan seterusnya. Semua yang disaksikan masyarakat ini menyimpan bara api dendam yang sangat besar. Dan perlahan lahan memupuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah.Terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Saya tidak bicara Ahok salah atau benar, tetapi mereka yang mengawasi proses pengadilan. Ahok adalah wujud dari ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang selama ini berangsung di negeri ini. Saya tidak bicara Ahok salah atau benar. Saya tidak ingin masuk ke situ sebagai polemik tambahan.

Tapi saya melihat ini akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yangselama ini tebang pilih di negeri kita.

Di Pilkada, seperti Jakarta, masyarakat begitu terbelah, akhirnya kontraproduktif, bagaimana sikap Ahlul Bait sendiri?
Yang paling bertanggungjawab terhadap proses politik sektarian sekarang ini yang muncul, itu partai politik. Jadi, parpol, sebenarnya partai politik ini diregulasi oleh undang undang untuk memiliki ruang sangat luas, tugas utamanya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kan, tugas utama itu. Ini tidak dilakukan parpol.
Partai politik terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang bersifat bagaimana partainya berkuasa, dirinya berkuasa, dan seterusnya, dan menggunakan seluruh intrumen yang bisa menciptakan sentimen masyarakat. Dia gunakan itu. Apa sentimen yang paling mudah memantik dukungan, sentimen pertama sentimen agama, sentimen kedua sentimen suku, sentimen ketiga sentimen uang.

Semua intrumen ini digunakan partai politik untuk menipu masyarakat dan semata membawa kandidatnya terpilih. Jadi paling bertanggung jawab partai politik. Ini kejahatan yang dilakukan partai politik dalam menjalankan membina pendidikan politik terhadap masyarakat.

Semestinya partai politik ini, dari partai politik religius partai politik nasionalis, apalagi sejumlah moto yang disebutkan oleh partai politik itu, tapi mari kita lihat partai politik mana yang menjalankan mottonya itu. Tidak ada sama sekali. Mereka membiarkan instrumen yang betul betul sangat sensitif ke tengah masyarakat.

Jadi, ada kepentingan yang beririsan dengan kelompok garis keras?
Di saat yang sama, ada kelompok-kelompok agama yang ekstrim, yang memanfaatkan situasi ini, yang memang di Indonesia ini, saat ini sedang marak. Kelompok kelompok ini, Salafi Wahabi yang memang anti terhadap konstitusi, menganggap konstitusi thagut, menganggap konstitusi di luar ajaran Islam, mengikuti kontitusi disebut kafir dan seterusnya, ini dimanfaatkan oleh mereka.

Akhirnya dia ikut genderang ditabuh oleh partai politik, dia main di dalam membawa sentimen agama, dan mencoba mengambil kesempatan untuk itu, dengan meniupkan kebencian terhadap kelompok lainnya. Dan pada akhirnya, berjalin berkelindan kerjasamanya, antara partai politik yang menggunakan sentimen agama, dengan leloompok ekstrim yang mengatasnamakan agama. Ini yang terjadi, ini yang membuat situasi panas.

Sayangnya, banyak tokoh bangsa, masih diam ketika melihat kenyataan situasi ini. Banyak tokoh bangsa hanya diam, sebatas himbauan, tidak turun ke lapangan untuk membendung arus berpikir yang betul-betul menyesatkan itu. Dan di saat yang sama, pemerintah sepertinya menikmati juga situasi yang ada ini. Tidak sedikit dana-dana di KPU itu yang dalam rangka antara lain untuk pendidikan politik masyarakat.

Lalu apa yang mendesak segera diperbaiki, di tengah kegagalan partai?
Semestinya, pemerintah ini, kalau betul betul mau, membentuk lembaga independen. Memasuki pemilu pilkada, seperti ini, membentuk lembaga dari anak-anak muda, dari tokoh masyarakat, yang memiliki akal sehat untuk turun ke masyarakat memberi pendidikan politik dan mengajari masyarakat bagaimana memilih pemimpin benar, bukan pemimpin korup. Jadi pendidikan politik ini diajarkan oleh negara, membetuk memfasilitasi tim yang kuat di berbagai daerah, provinsi yang betul betul netral tidak berpihak pada partai manapun. Tugasnya betul betul mendorong agar proses politik yang sesuai undang undang ini terpahami betul oleh masyarakat.

Sehinggga cerdas memilih, masyarakat tidak mudah dibeli dengan uang. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Himbauan yang bersifat terbatas itu, seperti jujur adil , itu kalah seksi dengan seksi agama, dengan isu ras, isu uang yang masuk. Himbauan mari jujur adil ini sama sekali, padahal itu juga menggunakan uang negara, bikin spanduk, iklan seterusnya. Akan lebih baik, ada tim, manusia yang langsung turun, berinteraksi memberi pendidikan politik dan itu akan jauh lebih besar daripada iklan iklan yang habiskan ratusan juta hingga miliar rupiah itu.

 

Epung Saepudin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *