Komoditas.Co.Id

Berita Ekonomi dan Komoditi Pilihan

UU Jaminan Produk Halal Harus Perkuat Daya Saing dan Melindungi Konsumen UU Jaminan Produk Halal Harus Perkuat Daya Saing dan Melindungi Konsumen
Sejak DPR meloloskan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi undang-undang pada 19 September 2014, pemerintah memiliki dua tahun untuk membuat peraturan pelaksana. Tapi, sampai... UU Jaminan Produk Halal Harus Perkuat Daya Saing dan Melindungi Konsumen

Sejak DPR meloloskan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi undang-undang pada 19 September 2014, pemerintah memiliki dua tahun untuk membuat peraturan pelaksana. Tapi, sampai jatuh tempo 16 Oktober 2016 peraturan pemerintah dari UU JPH belum ada.

Di sisi lain, banyak pengusaha dan industri menilai UU JPH akan memberatkan mereka. Lalu, bagaimana penilaian Sucofindo sendiri terkait UU JPH, berikut wawancara Komoditas.co.id dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Korporat Sucofindo, A Iskandar, belum lama ini.

Berikut petikannya.

Sucofindo pernah diminta memberi pandangan soal Undang-undang Jaminan Produk Halal, apa saja poinnya?
Pada prinsipnya, ketika undang-undang Jaminan Produk Halal ditandatangi DPR, pada saat itu juga kami di Sucofindo meresponsnya dengan membentuk tim, ada tim halal. Karena kita melihat upaya-upaya perlindungan konsumen terkait produk halal itu perlu diperkuat. Kami ada beberapa kali diskusi dengan Kementerian Agama, kami inisiatif ke sana, apa-apa saja yang bisa diperkuat dari segi, sebagai lembaga penguji, khususnya terhadap keberadaan laboratorium maupun mungkin sebagai lembaga pemeriksa kehalalan.

Saat ini pun kami juga masih menunggu RPP, tapi prinsipnya sepanjang aturan undang undang JPH memperkuat daya saing, itu satu, dan kedua untuk melindungi konsumen. Harus didorong ke arah sana.Karena Sucofindo sangat siap untuk itu. Untuk itu kita mendorong Kementerian Agama segera memberlakukan apapun nanti hasilnya. Apapun peran Sucofindo dalam regulasi Jaminan Produk Halal. Yang jelas dari segi laboratorium kami sudah punya beberapa fasilitas yang sudah memadai. Untuk uji hingga sampling.

sci_9891Beberapa lembaga, seperti PBNU sempat datang ke Sucofindo. Terkait apa?
Ada beberapa mitra, tidak hanya PBNU, LP POM juga pernah datang, beberapa universitas islam juga datang, berkunjung. Karena mereka, kan, kedepan dimungkinkan menjadi lembaga independen sebagai lembaga pemeriksa. Bagi kami, kenapa tidak, menjadi sebuah kekuatan nasional, dalam arti meningkatkan daya saing produk. Karena kita pahami sertifkat produk halal untuk UKM, yang akan bertarung di pasar internasional, harus jujur diakui ternyata masih ada kesulitan. Jadi, paling tidak, sama-sama memiliki semangat melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing pengusaha-pengusaha lokal termasuk UKM itu. Tentunya kami sangat mendukung.

Beberapa industri kurang puas, seperti industri makanan minuman, karena tim aduit juga minim?
Ketika berjalan dengan LP POM harus diakui ada keterbatasan, dengan skema lama. Dengan skema baru, kami diskusi dengan Kementerian Agamaa, dengan Halal Center, dengan beberapa universitas, sangat dimungkinkan ketika kompetensi auditornya kita akselerasi dengan baik. Asalkan kita punya kerelaan membangun kompetensi itu di seluruh Indonesia. Tentu teman-teman UKM akan berdaya juga. Banyak sekali universitas-universitas, komunitas, yang aware terhadap masalah halal ini. Termasuk Sucofindo juga punya cabang di seluruh Indonesia. Kami juga siap mengembangkan kompetensi auditor kita sesuai dengan ketentuan.

Masukan khusus Sucofindo di RPP JPH seperti apa, poin penting yang harus jadi perhatian pemerintah?
Kalau poin-poin secara spesifik tidak ada. Tapi kami ingin melihat sertifikat halal yang diterbitkan di Indonesia, siapapun penerbitnya, adalah sebuah sertifikat yang equal dengan sertifikat halal lainnya di dunia. Jadi ada kesetaraan jangan sampai ketika datang ke Timur Tengah tidak diakui, sementara yang diakui justru sertifikat halal negara tetangga kita. Itu yang menjadikan hambatan pengusaha kecil. Menurut kami itu yang paling penting. Ketika sistem berjalan benar, mekanisme lembaga sertifikasi atau lembaga pemeriksa, lembaga inspeksinya, lembaga pengujinya, bahkan termasuk lembaga yang menetapkannya, selama ini kan menurut undang-undang MUI.

Nah, sepanjang itu berjalan dengen benar dan efisien dan sertifikat kita equal dengan negara lain, akhirnya ada saling pengakuan, itu akan menjadi sangat efisien. Seperti halnya distandarkan Badan Standar Keamanan Pangan Indonesia equal dengan punya Australia, Amerika. Jadi ketika kita ingin impor sesuatu dari Amerika , tidak perlu datang ke sana, diaduit di sana. Jika seperti itu mahal sekali jatuhnya. Tapi karena sudah equal , ada kesetaraan, ada skema, ya sudah cukup itu saja sehingga efisien. Ujungnya, sih, skema sertifikasi yang diterapkan di Indonesia juga efisien, memiliki daya saing yang bagus dengan negara lain. Itu menurut kami penting. Sucofindo mendorong ke arah sana.

Ada ketentuan semua produk barang harus sertifikasi. Masak mobil harus sertifikat, belum lagi seperti rokok, bisa picu perdebatan. Ini bagaimana?
Saya kira kedepan apabila PP Itu sudah diperjelas, mungkin diperlukan sosialisasi lebih intensif ke industri. Yang jelas barangkali tidak sampai seperti itu (rokok disertifikasi). Jangan sampai di Industri ada ketakutan berlebihan. Memang, biasa lah, sebuah undang-undang baru, pandangannya beragam. Nanti menghambat, ada biaya, susah.

Solusinya bagaimaa?
Tinggal kecerdasan sosialisasi temen-temen di Badan Pelaksana Jaminan Halal (BP JH) dan perangkatnya. Saya yakin juga penerapannya tidak akan sekaligus. Mungkin nanti ada prioritas. Kalau penerapan tidak efisien, justru hanya membuat daya saing kita melemah. Padahal sebaliknya, ketika proses sertifikasi atau apapun penyebutannya nanti, menjadi efisien, itu justru pendorong daya saing bagi industri dalam negeri kita untuk bersaing di pasar ekspor. Kalau kami melihat seperti itu.

Menurut Sucofindo apa yang harus diprioritaskan, belum lagi industri minta yang sudah dapat sertifikat halal tidak usah mengulang dari awal?
Yang kedua saya jawab, seharusnya memang tidak perlu mengulang. Saya kira kan ada masa transisi, itu juga akan memberatkan jika harus mengulang. Sekali lagi, ketika memberatkan produsen, yang dibebankan akhirnya ke konsumen. Konsumen tertekan karena ada biaya biaya yang ditanggung produsen. Produsen tentu tidak mau rugi. Lalu apa yang harus diprioritaskan, saya kira bahan pangan dulu, makanan. Karena itu day to day yang dikonsumsi, termasuk oleh muslim di Indonesia. Itu yang harus segera diproritaskan. Baru setelahnya dilihat lagi sektor mana lagi segera implementasikan sertifikat halal ini.

Sucofindo punya position paper terkait regulasi jaminan halal?
Kalau secara formal tidak. Tapi kami diskusi presentasi memang iya dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Agama. Kita beri catatan, usulkan agar prosesnya lebih efisien. Dalam beberapa kegiatan seminar, misal bulan lalu di seminar halal di Universitas Padjajaran, kami kedepankan bahwa skema sertifikasi harus seefisien mungkin agar bisa berdaya saing, kredibel, diakui internasional.

Sertifikat halal kita tidak diakui internasional?
Kalau main sendiri, akhirnya seperti sekarang, tidak berdaya saing. Sertifikat halal terbatas di kita saja. Memang ada beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura mengatakan memang ada perjanjian eksisting saat ini, tapi kan yang mewakili bukan pemerintah, akhirnya tidak tidak berjalan. Kemudian, hasil diskusi dengan halal center beberapa universitas, mungkin akan ada pertemuan rutin sehingga punya kesamaan pandang agar industri halal di Indonesia ini benar benar bisa mendorong ekonomi lebih baik

Kemenperin tak setuju jika produk industri, seperti tembakau, harus sertifikasi. Menurut Sucofindo bagaimana?
Untuk produk produk area spesifik seperti rokok, kan ada beberapa penilaian, mengonsumsi tembakau dalam prosesnya halal, ada juga yang mengatakan tidak, atau makruh. Sebaiknya daripada berdebat di situ, lebih baik pemerintah fokus bahwa proses sertifikasi itu ke sektor lain dulu. Daripada habis energi di komoditi-komoditi yang jadi perdebatan. Karena masing-masing punya reason yang kuat, mending ditinggalkan dahulu. Pilih sektor yang tidak melalui perdebatan panjang. Fokuskan saja ke apa dulu yang paling banyak dikonsumsi menjadi priortias. Jadi energi kita tidak hilang. Sektor pangan bisa didahulukan.

Epung Saepudin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *