Komoditas.Co.Id

Berita Ekonomi dan Komoditi Pilihan

Pengamat: Pergantian Direksi di Pelindo II Harus Ikut Aturan, Tidak Bisa Sembarangan Pengamat: Pergantian Direksi di Pelindo II Harus Ikut Aturan, Tidak Bisa Sembarangan
Komoditas- Mutasi besar-besaran yang kini terjadi dilingkungan PT Pelindo II dan anak usahanya dinilai bermasalah. Pasalnya pergantian sejumlah jabatan strategis tidak melalui prosedur hukum... Pengamat: Pergantian Direksi di Pelindo II Harus Ikut Aturan, Tidak Bisa Sembarangan

Komoditas- Mutasi besar-besaran yang kini terjadi dilingkungan PT Pelindo II dan anak usahanya dinilai bermasalah. Pasalnya pergantian sejumlah jabatan strategis tidak melalui prosedur hukum yang berlaku dan juga menyalahi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

Contohnya adalah pengangkatan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) yang statusnya merupakan perusahaan publik. Sesuai aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap pergantian pengurus, perusahaan tbk harus melakukan pengumuman terlebih dahulu dan penetapannya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sebagai perusahaan publik pergantian direksi harus mengikut aturan bursa. Jika hal itu tidak dilakukan berarti pelanggaran,” tegas Uchok Sky Khadafy, Direktur Budget for Analys saat dihubungi, Jumat (9/3).

Menurut Ucok bila pergantian pengurus JAI dilakukan secara sepihak oleh Pelindo II sebagai pemegang saham mayoritas, hal ini juga menunjukkan bahwa Pelindo II sebagai BUMN tidak tertib aturan.

“Setiap BUMN harus menjadi contoh bagi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang baik. Jika BUMN sekelas Pelindo II mengabaikan GCG tentu dampaknya sangat buruk bagi pemerintahan ini,” ujar Ucok menambahkan.

JAI melakukan listing perdana sahamnya pada 22 Desember 2017. Emiten dengan kode saham IPCM ini menetapkan harga saham perdana di level Rp 380 per saham.

Seperti diketahui, Pelindo II melakukan rotasi terhadap puluhan jabatan strategis dilingkungan BUMN Pelabuhan ini. Selain menetapkan M. Iqbal sebagai Direktur Armada dan Teknis di JAI tanpa melalui RUPS, manajemen Pelindo II juga mengangkat sejumlah orang untuk menempati jabatan direksi di perusahaan yang belum terbentuk.

Hal itu terjadi pada penetapan Bagus Dwipoyono dan Rudi Istiawan sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan Maritime Tower, sebuah entitas anak perusahaan yang belum terbentuk di Pelindo II.

Lebih lanjut Ucok mengatakan, setiap pergantian jabatan dilingkungan BUMN harus mengikuti aturan di kementerian BUMN. Contohnya untuk pengangkatan direksi di anak perusahaan BUMN, maka harus mendapat rekomendasi dari dewan komisaris dan ijin dari menteri BUMN.

“Kementerian BUMN harus segera memanggil direksi Pelindo II dan membatalkan mutasi yang tidak sesuai etika dan aturan itu. BUMN seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap korporasi di Indonesia,” ujarnya.

EP

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *