Komoditas.Co.Id

Berita Ekonomi dan Komoditi Pilihan

Wawancara Direktur Eksekutif LBH: Pasal Penistaan Agama Mudah Ditafsirkan Sesuai Selera Wawancara Direktur Eksekutif LBH: Pasal Penistaan Agama Mudah Ditafsirkan Sesuai Selera
Publik terbelah di kasus dugaan penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum melihat kasus penistaan agama dan apa... Wawancara Direktur Eksekutif LBH: Pasal Penistaan Agama Mudah Ditafsirkan Sesuai Selera

Publik terbelah di kasus dugaan penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum melihat kasus penistaan agama dan apa bahayanya jika kasus seperti ini tidak kunjung menjadi jelas karena sering berkelindan dengan kepentingan politik kekuasaan.

Berikut wawancara jurnalis Komoditas.co.id, Epung Saepudin dengan Alghifari Aqsa, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH)   .

 Bagaimana LBH melihat kasus penistaan agama?
Dalam kasus penistaan agama, LBH Jakarta posisnya sejak 2009 menolak pasal penistaan agama. Kami di 2009, sudah ajukan ke MK terkait uji materi undang-undang UU 1/1965/PPNS yang di dalamnya juga ada pasal yang terkait penodaan agama.

Memang uji materi itu gagal di MK,. Tapi hakim MK mengamini pendapat para ahli di persidangan, termasuk waktu itu Taifik Ismail, bahwa undang undang yang digugat bermasalah. Tapi tetap diperlukan dan kedepan agar diganti, diperbaiki. Bahkan Taufik Ismail mengilustrasikan aturan ini sebagai pagar yang rusak.

LBH menolak pasal penistaan agama, karena menjadi pasal menghalangi kemerdekaan beragama. Orang memilih suatu keyakinan memiliki tafsir sendiri terhadap suatu ajaran, kemudian dipidana, karena tidak diperbolehkan. Undang Undang PNPS ini juga yang kemudian menimbulkan ketegangan umat beragama. Alasan lain, ini pasal multi tafsir. Apa itu yang disebut menistakan. Misalkan dalam terminologi, mereka percaya bahwa ada keyakinan, tapi dianggap orang lain justru menodai keyakinan mereka.

Itu jadi permasalan. Dan penyelesaiannya menjadi penyelesaian pidana tidak tepat, padahal ada pembinaan, ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan. Bahkan, seharusnya, keyakinan yangberbeda harus dihormati.Itu posisi LBH.

Lalu bagaimana dengan kasus Ahok?
Dengan adanya kasus Ahok, kami menolak penistaan yang dituduhkan ke Ahok, dengan alasan-alasan tadi. Pasal yang dipakai, pasal karet, multi tafsir, mudah ditafsirkan sesuai selera. Ini terbukti dengan statement kabareskrim yang mengaku bahwa di penyidik sendiri terpecah, ahli sendiri juga, ulama juga. Jadi tergantung perspektif orang.

Laporan PMKRI jadi tidak tepat?

Begitu pun, dengan laporan PMKRI menurut kami itu tidak tepat. Walaupun harus dipahami harus ada keadilan bagi yang lain, yang merasa dinodai. Tapi, saling melapor dengan pasal penodaan agama, pasal pencemaran nama baik, kemudian pasal ITE, menurut saya itu kondisi yang memprihatikan di negara kita, berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat. Menggunakan pendekatan pidana sebagai solusi sebuah masalah itu menunjukan ada yang sakit ada yang aneh di masyarakat kita.

Aaksi bela islam itu dinilai punya kaitan dengan Pilkada. Bagaimana LBH melihat aksi massa seperti itu, dan apa dampaknya jika terulang?

Aksi massa adalah hak demokratis sebagai lembaga hak asasi manusia, ada kebebasan ber espresi. Kita juga merekomendasikan pemerintah jug jangan reaktif, jika reaktif gerakannya justru membesar dan ada kemarahan di sebagian kelompok. Contoh ketika Kapolri Kapolda melarang demonstrasi, saya kira itu sudah melanggar, keluar jalur demokrasi, dan melanggar hak demokrasi masyarakat. Itu tindakan berlebihan.

Kedua, misalnya, penangkapan orang, dengan pasal makar menurut kami tidak tepat. Kenapa, pasal makar, sepanjang tidak ada serangan fisik langsung untuk menurunkan pemerintahan, presiden wakil presiden, sah saja jika mengerahkan massa ratusan ribu orang menurunkan pemerintah, asal damai.

Ini kan pendekatan represif, reaksioner akhirnya orang makin marah. Dengan isu sedikit saja, isu agama, konsolidasi massa menjadi lebih mudah akhirnya pemerintah juga habis energinya untuk mengurus demontrasi tersebut. Jadi, dianggap biasa saja demonstrasi itu.

Bagaimana dengan ujaran kebencian?
Polisi juga harus tegas. Misal kenapa pasal hatespecch tidak juga digunakan, padahal sudah ada surat edaran Kapolri. Toh, penggunaan pasal itu masih ditolerir  oleh hak asasi manusia, dan itu memang sebisa mungkin harus dilarang. Ujaran kebencian terhadap ras, agama tertentu, kebencian sara itu harus dilarang selama ini polisi membiarkan.

Contoh, misal turunkan Jokowi, itu hal biasa. Tapi kalau misal bunuh Jokowi misalnya itu hatespech. Turunkan Ahok itu biasa saja, tapi kalau Ahok China harus diganyang itu harus ditindak. Itu sudah melampaui batas, di situ harus tegas.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *