Komoditas.Co.Id

Berita Ekonomi dan Komoditi Pilihan

Tahun Ini Lima Juta Hektare Tanah Bersertifikat Tahun Ini Lima Juta Hektare Tanah Bersertifikat
Komoditas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengharapkan seluruh tanah di Indonesia bersertifkat. Khususnya tanah-tanah yang terkait... Tahun Ini Lima Juta Hektare Tanah Bersertifikat

Komoditas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengharapkan seluruh tanah di Indonesia bersertifkat.

Khususnya tanah-tanah yang terkait dengan pertanian, perkebunan, dan salah satunya perkebunan kelapa sawit.

Apalagi produktivitas kebun sawit masih belum optimal sejauh ini.

“Tahun lalu 30 ribu, saya berharap program replanting bisa dipercepat lagi.Jika 2,5 hektar bisa direplanting dan memenuhi syarat good plantation, serta tanah yang clear dan clean bersertifikat, maka petani tidak akan terkendala pembiayaan dari perbankan serta legalitas yang jelas,” katanya ketika sambutan ‘13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook, di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Kamis (2/11).

Lanjutnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar setidaknya 5 juta bidang tanah tahun ini terdaftar dan bersertifikat.

“Kami usahakan kerja keras, target tahun ini 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, setelah itu tiap tahun nanti targetnya itu mungkin 10 juta. Tapi itu nanti, sekarang sampai 2018 sudah ada anggaran, 2019 sedang diperjuangkan di APBN nanti,” katanya.

Harapannya, pada tahun 2025 nanti seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat. Mengingat selama ini, masih banyak tanah atau lahan yang belum memiliki bukti legalitasnya.

“Misalkan masyarakat punya tanah yang diwariskan turun-temurun, tetapi kalau tidak ada bukti apa-apa itu yang kami sertfikat. Dengan sertifikat ini bisa pergi ke bank  untuk meminjam uang dan sebagainya. Jadi sertifikat ini adalah memberikan legalitas dan bukti hak milik terhadap tanah,” jelasnya.

Sebab hingga saat ini baru sekitar 40 persen tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat, baik tanah pertanian maupun non pertanian.

“Bahkan di Jakarta pun baru sekitar 70 persen tanah yang bersertifkat, itu yang jadi sumber sengketa,” imbuhnya.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *